Margarito Kamis: Komjen Budi Gunawan Pantas Jadi Kepala BIN

Beritasatu.online, JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengatakan Komjen Budi Gunawan pantas menjabat sebagai Kepala BIN. Ia pun memuji pilihan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

"BG dijadikan Kepala BIN, menurut saya tidak ada yang salah. BG memang pantas," katanya, Jumat (2/9). 

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (tengah) bersama Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan (kanan) dan Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan (kiri) 

Margarito mengatakan pekerjaan intelijen tidak asing lagi bagi BG karena hal itu merupakan pekerjaannya sehari-hari. Dia juga menyakini di bawah kepemimpinan BG, BIN akan lebih baik dalam menyelesaikan persoalan sekarang. Apalagi jaringan yang dimiliki BG tak perlu diragukan lagi.

"Beliau (BG) memiliki banyak jaringan, tidak mungkin BG tidak bisa menyelesaikan persoalan di dalam maupun di luar negeri," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyerahkan surat pergantian Kepala BIN ke pimpinan DPR pada Jumat (2/9) pagi. Di dalam surat tersebut Presiden Jokowi menunjuk Budi Gunawan untuk menjadi Kepala BIN (Kabin) untuk menggantikan Sutiyoso.

Ketua DPR, Ade Komaruddin mengatakan DPR akan menindaklanjuti surat itu setelah pimpinan melakukan rapat dengan fraksi-fraksi, yang kemungkinan dilaksanakan pekan depan. Menurut dia, rapat tersebut dilaksanakan pada Senin (5/9) sekaligus menentukan komisi terkait yang akan ditugaskan melakukan uji kelayakan dan kepatutan.

Pengamat intelijen dari Universitas Indonesia (UI), Ridlwan Habib menilai, Presiden Joko Widodo memilih Budi dengan kalkulasi politik amat matang. "Kepala BIN bukan hanya jabatan teknokratik yang mengandalkan kompetensi intelijen, tapi juga jabatan politik," ujarnya, Jumat (2/9).

Karena itu, Kepala BIN diangkat presiden dengan pertimbangan DPR. Untuk mengisi jabatan politik, presiden pasti melakukannya dengan kalkulasi politik yang matang, termasuk akomodasi politik. 

Ridlwan mengatakan, secara kompetensi, Budi tidak memiliki pengalaman bidang intelijen secara formal. Namun, Budi pernah memimpin dua kepolisian daerah (polda) yang di dalamnya terdapat fungsi intelijen. "Bos intel, tidak mesti jago teknis intel, tapi paham cara dan mekanisme anak buahnya bekerja," kata dia.

Misalnya saat menjabat sebagai Kapolda Jambi dan Kapolda Bali yang membawahi direktorat intel dan propam Polda. Atau Saat menjabat Kadiv Propam Polri yang bertugas untuk melakukan pengamanan dan intelijen di Mabes Polri.

Jabatan tersebut, kata dia, setara dengan asisten pengamanan di TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang kental nuansa intelijennya. "Tentu Pak Jokowi pasti sudah punya laporan rekam jejak yang lengkap sebelum memilih Pak BG, " kata Ridlwan.

Intelijen Digital Jadi Tantangan Kepala BIN Baru

Sementara itu, Politikus Partai Nasdem Despen Ompusunggu menilai intelijen digital menjadi tantangan Kepala Badan Intelijen Negara yang baru. 

"Hal itu mengingat berbagai bentuk kejahatan modern yang mengancam eksistensi manusia dan negara, berbasis kegiatan digital," katanya, Jumat (2/9). 

Menurut dia, BIN harus punya kemampuan analisa akurat dan relevan terhadap arus informasi yang begitu cepat. Apalagi kejahatan perang sudah merambah dunia siber.

"Aneka bentuk kejahatan baik berskala lokal dan global atau trans-nasional, yang tidak mengenal batas dan waktu, kini bertransformasi menggunakan teknologi media baru atau digital, sebagai infrastruktur kejahatan dengan dukungan perangkat lunak dan perangkat keras yang amat canggih," ujarnya.

Despen menilai, kelompok teroris, perbankan hingga profiling terhadap orang dan perusahaan, melakukan aksinya dengan dukungan digital. Kejahatan konvensional, lanjutnya tidak boleh diabaikan, namun dengan memperkuat basis digital intelligence, BIN akan lebih responsif.

"Selain itu dengan memperkuat basis intelijen digital, BIN akan mampu melakukan antisipasi dan memprediksi kejahatan yang bakal mengancam eksistensi negara, baik dari dalam maupun luar negeri," katanya.

Berdasarkan kehandalan intelijen digital, BIN juga diharapkan mampu memberikan laporan analisa secara berkala atau briefing intelligence yang tepat dan akurat kepada Presiden Jokowi agar bisa digunakan sebagai basis mengambil kebijakan.

"BIN harus mampu menjadi filter, mata dan telinga Presiden Jokowi serta tegak lurus bagi kepentingan negara, termasuk keterlibatan BIN dalam melakukan profiling hingga background check bagi calon pejabat negara," ujarnya. (antara/republika.co.id)