Beritasatu.online, Jakarta - Ketersediaan blanko e-KTP sempat menjadi masalah di daerah bagi warga yang ingin membuat e-KTP. Namun berulang kali Kemendagri mengklaim blanko itu cukup. Begini uraiannya.

"Pada Tahun Anggaran 2016 ini terdapat pengadaan blangko e-KTP sebanyak 4.600.000 keping, dan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016 telah terdistribusi ke kabupaten/kota sebanyak 2.178.653 keping," ucap Mendagri Tjahjo Kumolo dalam pesan singkat, Kamis (1/9/2016).

Mendagri Tjahjo Kumolo

Menurut Tjahjo, blanko itu diprioritaskan untuk mencetak e-KTP bagi penduduk yang sudah merekam, namun belum mendapatkan KTP-nya dan juga untuk pelayanan reguler.

"Berkaitan dengan blangko e-KTP dimaksud, maka dapat dijelaskan bahwa kemendagri tidak pernah kehabisan atau kosong blangko e-KTP. Kemendagri saat ini prepare dengan 4,6 juta blangko," ujarnya.

Tjahjo menjelaskan memang dilakukan mekanisme perubahan pembagian blangko secara terukur dan terstruktur agar tidak terjadi penimbunan blangko di daerah dan daerah dapat menyelesaikan prioritas target pencetakan.

"Karena pengalaman pada tahun 2015 distribusi blangko yang dibagi terlalu longgar membuat daerah kurang fokus pada pemakaian blangko dan target-target yang harus diselesaikan," terang Tjahjo.

"Sampai saat ini tidak ada daerah yang meminta yang tidak diberi semua diberi, tetapi sesuai kebutuhan," lanjutnya.

Pengadaan blangko e-KTP untuk Tahun 2016-2017 terus untuk ditambah bertahap. Target pertengahan 2017 diharapkan 20 jutaan WNI yang belum merekam atau datanya ganda bisa selesai.

"Dipahami kemampuan SDM di seluruh wilayah Indonesia belum sama, jadi ada yang cepat ada yang lambat dengan berbagai alasan. Misal Kemendagri terus membuka saran kritik masukan dan berusaha secepatnya menyamakan persepsi seluruh staf di kab/kota dan kecamatan di seluruh Indonesia," kata Tjahjo.(miq/Hbb)

Tak Ada Deadline Soal Rekam e-KTP

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa pelayanan e-KTP ada setiap hari. Dia menyebut setiap hari data seseorang pasti berubah.

Misalnya saja status yang belum menikah menjadi status menikah dan dulu yang alamatnya di sini jadi pindah alamat. Maka menurut Tjahjo, deadline rekam e-KTP tersebut hanya uji coba saja.

"E-KTP itu setiap hari, seumur hidup. Setiap hari pasti ada pelayanan E-KTP. Orang yang memasuki masa dewasa pasti butuh KTP. Orang yang belum menikah dan akan menikah pasti akan mengubah menjadi status menikah. Orang yang pindah rumah pasti alamatnya pindah," kata Tjahjo Kumolo di Gedung Sapta Pesona, Kemenpar, Jalan Medan Merdeka Utata, Jakpus, Senin (22/8/2016).

"Kita kemarin hanya mencoba deadline. Akhir September ini dari 20 juta ini berapa sih yang idealnya. Tidak usah jauh-jauh. Di Jakarta saja masih ada puluhan ribu masyarakat yang mau mendatangi kecamatan. Apalagi yang di pelosok-pelosok," lanjutnya.

Yang di pelosok, lanjut Tjahjo, Kemendagri menggerakan dukcapil daerah untuk jemput bola. "Naik motor bawa alat E-KTP sekaligus membawa akta kelahiran. Nah yang di kota kan kita tak mungkin door to door. Nah tolonglah datang," ucap Tjahjo.

Manfaat e-KTP, jelas Tjahjo, itu beragam. Dengan e-KTP, masyarakat bisa membuat SIM, paspor, dan pajak.

"BPJS juga perlu E-KTP. Makanya kita ingin dari 182 juta penduduk Indonesia yang harus terdata itu baru 168 juta yang terekam data. Jadi tidak ada (deadline)," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan bahwa Kemendagri tetap memastikan batas akhir perekaman e-KTP pada akhir September 2016. Bila warga belum melakukan perekaman sampai batas akhir, maka data penduduknya akan dinonaktifkan.

"Dengan penerapan kebijakan tentang batas waktu melakukan perekaman KTP elektronik ini, bagi penduduk wajib KTP elektronik yang tidak melakukan perekaman, maka yang bersangkutan akan mengalami banyak masalah," ujar Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakhrullah dalam konferensi pers di kantornya, Pasar Minggu, Jaksel, Senin (22/8/2016).

(yds/dhn/detik.com)