Bila Budi Gunawan Kepala BIN, ke Mana Pak Sutiyoso dan Siapa Calon Wakapolri?

Beritasatu.online, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menunjuk Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelejen Negara (BIN).

Surat penunjukan Budi telah dikirim ke DPR RI, Jumat (2/9/2016) pagi.

Pemerintah pun berharap, parlemen segera memprosesnya.

Jika proses fit and proper test Budi di DPR RI berlangsung mulus, maka pria yang saat ini masih menjabat sebagai Wakil Kepala Polri itu akan dilantik tepat setelah kepulangan Presiden dari rangkaian kunjungan kerja di Tiongkok dan Laos.

Komjen Budi Gunawan

"Mudah-mudahan dalam fit and proper test di DPR tidak ada permasalahan sehingga dengan demikian kalau memang semuanya berjalan lancar, maka setelah kembali dari acara G20 dan KTT ASEAN, Presiden akan segera melantik (Budi) menjadi Kepala BIN," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Pramono mengatakan itu di Hangzhou, Tiongkok, Jumat sore waktu setempat.

Dia juga menjelaskan, surat penunjukan Budi Gunawan menjadi Kepala BIN menggantikan Sutiyoso itu ditandatangani Presiden Jokowi pada Kamis (1/9/2016) lalu.

Saat itu, Budi dan Sutiyoso sama-sama dipanggil ke Istana.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, pergantian jabatan Kepala BIN ini merupakan proses regenerasi di tubuh pemerintahan.

Pergantian itu wajar karena 'toh' memang tidak ada masa jabatan tertentu bagi seorang kepala BIN.

"Ini alasan regenerasi biasa saja. Argumentasinya regenerasi saja. Kan memang tidak ada periodisasi tegas tentang Kepala BIN ini," ujar Pratikno usai menyerahkan surat penunjukan Budi ke Ketua DPR, Jumat pagi.

Pengalaman pernah terganjal 

Saat Presiden menunjuk Budi menjadi Kepala Polri, Januari 2015 lalu, prosesnya terganjal masalah hukum.

Empat hari setelah surat penunjukan Budi sampai ke DPR RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan pengumuman, menetapkan Budi sebagai tersangka perkara gratifikasi.

Buntutnya, meski mulus dalam fit and proper test di parlemen namun Budi gagal menjabat sebagai pimpinan Tribrata 1.

Presiden kemudian menunjuk Wakil Kepala Polri Komjen (Pol) Badrodin Haiti untuk menjadi Kepala Polri pengganti Budi.

Budi pun dipercayai menduduki jabatan lama Badrodin sebagai Wakil Kepala Polri.

Belakangan, Budi dinyatakan 'clear' dari tindak pidana yang dituduhkan kepadanya melalui serangkaian proses peradilan dan penghentian penyelidikan meski proses tersebut diwarnai kontroversi.

Ke mana Sutiyoso?

Ketika ditanyakan perihal apakah Presiden masih mempercayai Sutiyoso untuk menjabat jabatan tertentu, Pramono tidak bisa menjawabnya.

Sebab, hal itu merupakan murni wewenang Presiden Jokowi sendiri. Namun, ia yakin Presiden telah mempertimbangkan dengan matang apakah masih mempercayai Sutiyoso untuk menduduki jabatan tertentu atau tidak.

Saat dipanggil ke Istana, beberapa waktu lalu, Presiden pun telah memberikan sejumlah arahan kepada Sutiyoso.

"Pak Sutiyoso Selasa lalu telah dipanggil Pak Presiden dan sudah diberikan arahan. Nah, mengenai apa tugas yang diberikan kepada Pak Sutiyoso, hanya Presiden yang mengetahuinya," ujar Pramono.

Muluskah Jalan Budi Gunawan Kali Ini?

Berkaca dari pengalaman itu, lantas muluskan jalan Budi, kali ini?

Pengamat politik LIPI Siti Zuhro berpendapat, jalan Budi untuk sampai ke posisi Kepala BIN tidak akan sama seperti saat Budi ditunjuk menjadi Kapolri.

Jalan Budi kali ini diprediksi akan lebih mulus dibandingkan sebelumnya.

"Menurut saya relatif mulus. Ada beberapa bahan pertimbangan yang mendasari itu," ujar Siti melalui sambungan telpon kepadaKompas.com, Jumat (2/9/2016) siang.

Pertama, jabatan Kapolri merupakan jabatan strategis. Menyangkut kepentingan publik secara langsung, baik sisi pelayanan hingga keamanan.

Oleh sebab itu, ketika posisi Kapolri diserahkan pada seseorang yang bermasalah secara hukum, maka publik meresponsnya dengan cepat.

Sementara, posisi Kepala BIN dianggap tidak memiliki hubungan langsung dengan kepentingan publik.

Kerja-kerjanya senyap dan rahasia sehingga resistensi dari masyarakat dipastikan berkurang. "Karena jabatan Kepala BIN berbeda dengan Polri, sehingga publik tik terlalu mempersoalkan," ujar Siti.

Kedua, Siti beranggapan bahwa seluruh unsur politik di negara ini sudah berada di kendali Presiden.

Artinya kecil kemungkinan ada 'manuver' kekuatan politik tertentu yang dapat menggagalkan penunjukkan Budi Gunawan sebagai Kepala BIN.

Apalagi, Siti meyakini bahwa penunjukkan Budi sebagai pengganti Sutiyoso tak mungkin 'gratis'.

"Kalau dicari, semua jabatan lembaga tinggi negara itu jabatan politik. Apa jabatan politik tidak diperoleh dengan cara-cara politik? Naif kalau kita bilang tidak. Artinya pasti ada kompensasi dari keputusan ini sehingga semua merasa saling puas, tidak ada yang protes," ujar Siti.

Ketiga, tidak ada alasan untuk menolak Budi saat ini. Dari sisi perkara yang pernah dituduhkan kepadanya misalnya.

Siti menganggap, sudah ada proses hukum yang legal menyatakan bahwa Budi 'clear' tidak terlibat dalam perkara menerima gratifikasi.

"Apakah rekening gendut masih dipersoalkan? Menurut saya dengan serangkaian proses hukum, sudah ada pernyataan bahwa dia 'clear'. Jadi ya sudah, tinggal bekerja baik saja dia," ujar Siti.

Diberitakan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengirim surat penunjukkan Budi sebagai Kepala BIN oleh Presiden Joko Widodo kepada DPR RI, Jumat pagi.

"Jadi, Kepala BIN diusulkan nama baru, yaitu Pak Budi Gunawan. Proses selanjutnya di DPR karena harus ada pertimbangan dari DPR," ujar Pratikno seusai mengantar surat tersebut di Kompleks Parlemen Senayan.

Saat ini, Budi diketahui menjabat sebagai Wakil Kepala Polri. Sementara posisi Kepala BIN saat ini masih dijabat Sutiyoso.

Sjafruddin siap gantikan Budi Gunawan

Seiring keputusan Presiden Jokowi menunjuk Budi sebagai Kepala BIN, maka posisi Wakil Kepala Polri yang diduduki Budi harus diisi sosok perwira Polri lain.

Salah satu jenderal bintang tiga, Komjen (Pol) Sjafruddin mengaku, posisi Wakil Kepala Polri merupakan keputusan sepenuhnya Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian.

"Tanya Kapolri. Karena urusan Wakapolri itu wewenang dia yang memutuskan," ujar Sjafruddin melalui sambungan telpon denganKompas.com, Jumat.

Namun, Sjafrudin menegaskan, siap menjalankan amanah itu jika Tito menunjuk dia.

"Saya siaplah," ujar Syafruddin.

Sebagai salah satu personel Polri, memang harus siap jika ditunjuk menempati jabatan tertentu.

Ia sendiri mengaku pada Kamis (1/9/2016) kemarin telah bertamu ke Istana Presiden. Namun, ia tidak mau memberi komentar perihal kedatangan dirinya ke Istana.

Mantan ajudan Wakil Presiden Jusuf Kalla itu menegaskan, enggan melampaui wewenang Kapolri.