Akhirnya PDIP Resmi Usung Ahok-Djarot di Pilgub DKI, Ahok-Djarot Teken Kontrak Politik
Beritasatu.online, Jakarta - Setelah melalui dinamika yang panjang akhirnya PDIP mengambil keputusan soal pasangan cagub dan cawagub DKI Jakarta. PDIP akhirnya mengusung duet Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat di Pilgub DKI.
Ahok dan Djarot hadir dalam pengumuman cagub dan cawagub DKI di Kantor DPP PDIP di Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (20/9/2016). Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira mengucapkan selamat datang ke keduanya.
"Selamat datang Pak Ahok, selamat datang Pak Djarot," kata Andreas saat membuka acara pengumuman cagub dan cawagub DKI Jakarta. Kedatangan Ahok dan Djarot memastikan keduanya diusung PDIP di Pilgub DKI.
Andreas kemudian menyebut keduanya sebagai pasangan cagub DKI. "Kita beri tepuk tangan untuk pasangan Pak Ahok dan Djarot," kata Andreas.
Andreas sempat melontarkan candaan berbau sindiran ke Ahok yang lupa kantor DPP PDIP. "Kalau tadi pagi Pak Ahok bilang akan diumumkan di DPP PDIP Lenteng Agung. Hari ini setelah sekian lama Pak Ahok tahu kantor DPP PDIP di Jl Diponegoro. Akhirnya Pak Ahok tahu jalan menuju DPP," katanya disambut tepuk tangan.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kemudian memperkenalkan sejumlah calon kepala daerah yang akan diusung PDIP di Pilgub DKI. "Tamu kita yang sudah ditunggu-tunggi, Pak Basuki Tjahaja Purnama, Pak Ahok silakan, calon gubernur DKI Jakarta. Kemudian Pak Djarot Saiful Hidayat sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta. Dengan demikian terjawab sudah calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung PDIP di DKI Jakarta," kata Hasto.
Pasangan calon PDIP untuk Pilgub DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat menandatangani kontrak politik. Namun PDIP memastikan tak ada yang menyingung soal mahar politik dalam kontrak tersebut.
Wasekjen PDIP Ahmad Basarah menyebut semua pasangan yang diusung oleh PDIP menandatangangi kontrak politik. Hanya saja untuk Ahok-Djarot, penandatanganan saat acara pengumuman.
"Kontrak ini format baku dan berlaku bagi setiap calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusung oleh PDIP tanpa terkecuali. Kontrak politik ini juga untuk memastikan keinginan baik kedua belah pihak, bukan salah satu pihak saja, untuk menjalin kontrak politik, baik pada saat proses kampanye pemilukada atau saat memimpin daerahnya masing-masing jika Tuhan YME memberikan amanah untuk terpilih dalam pilkada serentak," ungkap Basarah.
Hal tersebut disampaikan Basarah tepat sebelum Ahok-Djarot menandatangani kontrak politik PDIP di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (20/9/2016) malam. Calon lain seperti cagub Banten Rano Karno dan Cagub Gorontalo Hana Muhammad yang juga hadir saat pengumuman disebut Basarah juga sudah menandatangani kontrak politik dengan PDIP.
Ahok dan Djarot sempat datang ke rumah Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri sebelum pengumuman pasangan calon dilakukan. Hanya saja menurut Basarah pada momen itu kontrak politik belum diteken.
"Karena kebetulan sesi pertemuan Pak Ahok dan Pak Djarot di Teuku Umar dengan ibu ketua umum adalah untuk memastikan komitmen, keinginan, dan niat baik Pak Ahok dan Pak Djarot untuk mendaftar, kemudian diusung oleh PDIP dalam Pilkada serentak 2017 mendatang. Dalam kontrak politik ini ada lampiran naskah Dasa Prasetya partai yang tidak terlepas dari kontrak politik ini," tuturnya.
"Kontrak politik sifatnya untuk membangun, mensejahterakan dan mengayomi warga Jakarta. Pasti tak ada kaitannya dengan mahar politik," imbuh Basarah menegaskan.
Adapun isi Dasa Prasetya PDIP dalam kontrak politik yang ditandatangani Ahok-Djarot adalah sebagai berikut:
1. Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan UUD 1945, serta menjaga kebhinekaan bangsa.
2. Memperkokoh kegotong-royongan Rakyat dalam memecahkan masalah bersama.
3. Memperkuat ekonomi Rakyat melalui penataan sistem produksi, reforma agraria, pemberian proteksi, perluasan akses pasar, dan permodalan.
4. Menyediakan pangan dan perumahan yang sehat dan layak bagi Rakyat.
5. Membebaskan biaya berobat dan biaya pendidikan bagi Rakyat.
6. Memberikan pelayanan umum secara pasti, cepat, dan murah.
7. Melestarikan lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta menerapkan aturan tata ruang secara konsisten.
8. Mereformasi birokrasi pemerintahan dalam membangun tata pemerintahan yang baik, bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.
9. Menegakkan prinsip-prinsip demokrasi partisipatoris dalam proses pengambilan keputusan.
10. Menegakkan Hukum dengan menjunjung tinggi azas keadilan dan hak asasi manusia.
Sebelumnya Ahok mengungkapkan sedikit pembicaraannya dengan Megawati saat bertemu Selasa (20/9) sore. Megawati menugaskan kepada Ahok untuk menghapuskan masalah Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA) di Ibu Kota.
"Bu Mega cuma sampaikan bahwa PDIP ini partai ideologis, jelas Pancasila dilahirkan oleh Bung Karno. Jadi tidak ada lagi SARA. Masalah SARA itu sudah ketinggalan. NKRI, Pancasila. SARA itu sudah selesai," terang Ahok usai pengumuman di DPP PDIP, Selasa (20/9) malam.[detik.com]
Ahok dan Djarot hadir dalam pengumuman cagub dan cawagub DKI di Kantor DPP PDIP di Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (20/9/2016). Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira mengucapkan selamat datang ke keduanya.
"Selamat datang Pak Ahok, selamat datang Pak Djarot," kata Andreas saat membuka acara pengumuman cagub dan cawagub DKI Jakarta. Kedatangan Ahok dan Djarot memastikan keduanya diusung PDIP di Pilgub DKI.
Ahok dan Djarot resmi diusung PDIP di Pilgub DKI Jakarta 2017
Andreas sempat melontarkan candaan berbau sindiran ke Ahok yang lupa kantor DPP PDIP. "Kalau tadi pagi Pak Ahok bilang akan diumumkan di DPP PDIP Lenteng Agung. Hari ini setelah sekian lama Pak Ahok tahu kantor DPP PDIP di Jl Diponegoro. Akhirnya Pak Ahok tahu jalan menuju DPP," katanya disambut tepuk tangan.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kemudian memperkenalkan sejumlah calon kepala daerah yang akan diusung PDIP di Pilgub DKI. "Tamu kita yang sudah ditunggu-tunggi, Pak Basuki Tjahaja Purnama, Pak Ahok silakan, calon gubernur DKI Jakarta. Kemudian Pak Djarot Saiful Hidayat sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta. Dengan demikian terjawab sudah calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung PDIP di DKI Jakarta," kata Hasto.
Ahok-Djarot Teken Kontrak Politik dengan PDIP
Pasangan calon PDIP untuk Pilgub DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat menandatangani kontrak politik. Namun PDIP memastikan tak ada yang menyingung soal mahar politik dalam kontrak tersebut.
Ahok-Djarot teken kontrak politik dengan PDIP
"Kontrak ini format baku dan berlaku bagi setiap calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusung oleh PDIP tanpa terkecuali. Kontrak politik ini juga untuk memastikan keinginan baik kedua belah pihak, bukan salah satu pihak saja, untuk menjalin kontrak politik, baik pada saat proses kampanye pemilukada atau saat memimpin daerahnya masing-masing jika Tuhan YME memberikan amanah untuk terpilih dalam pilkada serentak," ungkap Basarah.
Hal tersebut disampaikan Basarah tepat sebelum Ahok-Djarot menandatangani kontrak politik PDIP di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (20/9/2016) malam. Calon lain seperti cagub Banten Rano Karno dan Cagub Gorontalo Hana Muhammad yang juga hadir saat pengumuman disebut Basarah juga sudah menandatangani kontrak politik dengan PDIP.
Ahok dan Djarot sempat datang ke rumah Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri sebelum pengumuman pasangan calon dilakukan. Hanya saja menurut Basarah pada momen itu kontrak politik belum diteken.
"Karena kebetulan sesi pertemuan Pak Ahok dan Pak Djarot di Teuku Umar dengan ibu ketua umum adalah untuk memastikan komitmen, keinginan, dan niat baik Pak Ahok dan Pak Djarot untuk mendaftar, kemudian diusung oleh PDIP dalam Pilkada serentak 2017 mendatang. Dalam kontrak politik ini ada lampiran naskah Dasa Prasetya partai yang tidak terlepas dari kontrak politik ini," tuturnya.
"Kontrak politik sifatnya untuk membangun, mensejahterakan dan mengayomi warga Jakarta. Pasti tak ada kaitannya dengan mahar politik," imbuh Basarah menegaskan.
Adapun isi Dasa Prasetya PDIP dalam kontrak politik yang ditandatangani Ahok-Djarot adalah sebagai berikut:
1. Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan UUD 1945, serta menjaga kebhinekaan bangsa.
2. Memperkokoh kegotong-royongan Rakyat dalam memecahkan masalah bersama.
3. Memperkuat ekonomi Rakyat melalui penataan sistem produksi, reforma agraria, pemberian proteksi, perluasan akses pasar, dan permodalan.
4. Menyediakan pangan dan perumahan yang sehat dan layak bagi Rakyat.
5. Membebaskan biaya berobat dan biaya pendidikan bagi Rakyat.
6. Memberikan pelayanan umum secara pasti, cepat, dan murah.
7. Melestarikan lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta menerapkan aturan tata ruang secara konsisten.
8. Mereformasi birokrasi pemerintahan dalam membangun tata pemerintahan yang baik, bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.
9. Menegakkan prinsip-prinsip demokrasi partisipatoris dalam proses pengambilan keputusan.
10. Menegakkan Hukum dengan menjunjung tinggi azas keadilan dan hak asasi manusia.
Sebelumnya Ahok mengungkapkan sedikit pembicaraannya dengan Megawati saat bertemu Selasa (20/9) sore. Megawati menugaskan kepada Ahok untuk menghapuskan masalah Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA) di Ibu Kota.
"Bu Mega cuma sampaikan bahwa PDIP ini partai ideologis, jelas Pancasila dilahirkan oleh Bung Karno. Jadi tidak ada lagi SARA. Masalah SARA itu sudah ketinggalan. NKRI, Pancasila. SARA itu sudah selesai," terang Ahok usai pengumuman di DPP PDIP, Selasa (20/9) malam.[detik.com]
Akhirnya PDIP Resmi Usung Ahok-Djarot di Pilgub DKI, Ahok-Djarot Teken Kontrak Politik
Reviewed by Admin
on
14.59.00
Rating:
Reviewed by Admin
on
14.59.00
Rating:
Post a Comment