Megawati: Mulai Kepala Daerah Hingga Presiden Adalah Petugas Partai, Silahkan Keluar Jika Tidak Mengikuti Instruksi PDIP

Beritasatu.online, JAKARTA - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengingatkan kader yang ditugaskan menjadi kepala daerah hingga jabatan presiden akan tetap menjadi petugas partai. Pesan tersebut disampaikan saat memberikan pengarahan pada kadernya yang akan menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di Wisma Kinasih, Tapos, Depok kemarin.

Megawati Soekarnoputri

Bahkan Mega menyebut tak segan mempersilakan kader untuk keluar jika tidak mengikuti instruksi PDIP. Pesan Mega itu sekaligus bermakna sindiran kepada para pengamat yang dianggapnya tidak netral dan objektif.

Ketua DPP PDIP Arteria Dahlan menilai, ucapan Mega tidak ada yang salah selama tidak ada masyarakat yang dirugikan. Pasalnya, dia menyebut kader yang diusung menjadi kepala daerah diberi penugasan untuk menjalankan kebijakan pro rakyat sesuai dengan amanah DPP.

"Jadi jangan dilihat bupati itu petugas partainya sih, lagi pula apa salahnya? Ke rakyat tidak ada yang dirugikan karena yang kami tugaskan dan penugasan-penugasan itu hampir seluruhnya adalah kebijakan pro rakyat," kata Arteria kepada merdeka.com, Rabu (31/8).

Menurutnya, label petugas partai hanya berlaku di internal PDIP. Tujuannya adalah agar para kader yang telah duduk di pemerintahan bisa sadar bahwa mereka memiliki komitmen politik yang akan terus dipantau partai.

"Justru label petugas partai ini sifatnya internal, yakni agar kepala-kepala daerah tersebut tahu diri, sadar bahwa yang bersangkutan hadir tidak hanya sekadar hadir dan menjabat sebagai kepala daerah dengan segala kewenangan dan kekuasaan yang melekat padanya, melainkan juga dengan segala kewajiban dan komitmen politik kerakyatannya kepada rakyat yang akan partai kawal setiap saat dari waktu ke waktu," tegasnya.