Beritasatu.online, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan pemetaan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi oleh Aparat Penegak Hukun (APH) pada semester I, dari 1 Januari hingga 30 Juni 2016.

Hasilnya, sudah ada sekira 500 orang yang dijadikan tersangka dalam 201 kasus. Sedangkan kerugian negara akibat korupsi tersebut mencapai Rp890,5 miliar.

"Kejaksaan paling banyak menangani kasus dengan kerugian negara sebesar Rp473 miliar dan suap Rp14 juta. Sedangkan Kepolisian menangani sebesar Rp252,2 miliar. Sementara KPK menangani kasus yang menimbulkan kerugian negara Rp164 miliar dan nilai suap Rp28 miliar, SGD1,6 juta, USD72 ribu," beber peneliti ICW, Wana Alamsyah di Kantornya, Jakarta Selatan, Minggu (28/8/2016).

ICW melakukan pemantauan penindakan kasus korupsi tersebut dari laman resmi institusi penegak hukum dan pemberitaan dalam negeri.

97 Persen Korupsi Terjadi di Daerah, Jawa Timur Paling Banyak

Staf Divisi Investigasi ICW, Wana Alamsyah menyebut berdasarkan hasil pantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada semester satu tahun 2016, terhitung mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2016, sebanyak 97 persen kasus korupsi terjadi di pemerintahan daerah.

"Sebagian besar kasus korupsi terjadi di daerah. Kasus korupsi yang terjadi di nasional sebanyak lima kasus atau sekitar dua persen. Sedangkan kasus korupsi yang terjadi di daerah sebanyak 205 kasus atau 97 persen," ungkap Alamsyah di Kantornya, Jakarta Selatan, Minggu (28/8/2016).

Menurut data ICW, daerah yang paling banyak menindak kasus korupsi adalah Provinsi Jawa Timur, yakni sebanyak 19 kasus dengan kerugian negara mencapai Rp223,5 miliar.

Sementara urutan selanjutnya adalah Provinsi Jawa Tengah dengan 16 kasus dan kerugian negara Rp13,5 miliar, Jawa Barat dengan 15 kasus dan kerugian Rp76,6 miliar, disusul Sumatera Utara dengan 14 kasus dan kerugian Rp33 miliar serta DKI Jakarta sebanyak 11 kasus dengan kerugian Rp110,5 miliar.(qlh/okezone.com)